Greenpeace Asia Tenggara

Bukti dari penghancuran hutan jelas terlihat di sekitar kami dan untuk itulah kami kami kesini – tetapi aneh karena kami tidak melihat seorangpun. Tidak ada pekerja. Tim penunjuk arah kami pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan kami tetap menunggu di tengah panas yang sangat ekstrim, karena tidak ada satu pun pohon yang tersisa untuk kami berteduh, di tengah hari pada hari Senin 26 April 2010.

Di Singapura pada 27 April 2010, Sinar Mas mengadakan rapat umum tahunan pemegang saham  dan kami memberikan bukti-bukti baru penghancuran hutan kepada publik, media dan juga pemegang saham. Bukti-bukti yang kami kumpulkan  sejak akhir pekan kemudian di umumkan di konferensi pres sebelum di mulainya rapat pemegang saham Sinar Mas. Mendapatkan bukti baru itu tentu tidak mudah.

Kami tiba di Palangkaraya Ibukota propinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat 23 April 2010 dan langsung bertemu dengan LSM-LSM lain untuk saling bertukar informasi dan mengumpulkan data terbaru sebanyak mungkin tentang PT. Buana Adhitama (BAT) anak perusahaan Sinar Mas, perusahaan raksasa penghancur hutan dan iklim.

Berjam-jam kami membedah semua dokumen dan akhirnya menemukan data secara terperinci bahwa perusahaan ini telah membuka hutan secara illegal tanpa adanya Izin Pemanfaatan Kayu  (IPK)  dan kegiatan illegal ini masih terus berlangsung. Daerah pembukaan hutan itu tumpang tindih dengan habitat orangutan. Kami melihat mereka melakukannya, walaupun beberapa bulan lalu Sinar Mas telah mengatakan suatu komitmen untuk menghentikan penghancuran hutan seperti ini.

Hari selanjutnya kami bersama wartawan Al-Jazeera pergi ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Perjalanan yang cukup jauh dan sangat tidak nyaman membuat kami seolah-olah berada di pertandingan reli Internasional, tanpa bendera dan lambaian penonton di kanan-kiri.

Akhirnya kami tiba di Kuala Kuayan, sebuah desa kecil di tepi sungai Mentaya, pemberhentian terakhir kami sebelum menuju tempat  kejadian. Perjalanan berikutnya akan menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam. Sebelum matahari terbit kami sudah bergegas untu menuju lokasi. Kami telah mengontak para pemburu rusa yang sering melihat orangutan di wilayah PT. BAT, mereka ikut serta bersama kami pagi ini. Lengkap sudah 12 orang bersama kami termasuk supir. Selama perjalanan kami tidak tahu apa yang akan menyambut kami disana, apakah masyarakat menerima kami yang sedang mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan perusahaan di area wilayah itu.

Kira-kira 30 menit lagi kami tiba di tujuan, ketika dihadapan kami terdapat jalanan yang berlumpur cukup dalam. Keadaan ini membuat kami hampir menyerah untuk melanjutkan perjalanan karena tidak ada lagi angkutan yang bisa membawa kami ke tempat tujuan.

Seperti mendapat bantuan dari Tuhan, dua orang warga dengan bersepeda motor datang, kami memberitahu kemana tujuan kami dan mereka mau membantu kami. Tim kami kemudian pergi bersama jurnalis melewati jalur di depan dengan sepeda motor.  Dalam satu jam mereka kembali dengan berita buruk: ada dua parit besar yang harus kami lewati sebelum sampai di tempat tujuan. Matahari sangat terik dan menusuk kulit tetapi kami tetap berusaha untuk tidak menyerah.

Kami menahan nafas ketika mobil pertama akan masuk ke jalur berlumpur yang sangat dalam. Mobil akhirnya masuk ke dalam kubangan lumpur dan terjebak. Cukup lama kami berjuang menarik mobil agar bias keluar dari Lumpur, tapi kami tetap bersemangat dan itu berhasil. Keberanian dan kebersamaan akhirnya menghalau semua hambatan, walaupun kami harus turun beberapa kali untuk menarik mobil keluar dari lumpur.

Menjelang tengah hari akhirnya kami tiba di lokasi tujuan. Kami kemudian bergegas menuju kamp pekerja, berharap menemukan seorang pekerja yang cukup berani menceritakan kepada kami apa yang terjadi. Ada seorang pekerja dan seorang warga desa di sana. Dia adalah warga desa dari perbatasan wilayah perusahaan  yang telah menghancurkan hutan ini. Beliau menceritakan bahwa tidak akan ada kegiatan perusahaan hari ini karena kemarin telah terjadi konflik antara warga dan para pekerja, yang berasal dari sengketa lahan.

Kasus konflik tanah seperti ini sering sekali terjadi pada perusahaan seperti Sinar Mas, yang terkadang berujung pada kekerasan dan ancaman – yang akhirnya membuat warga desa tidak berani bicara banyak mengenai keadaan konflik ini.

Dan sekali lagi, dewi keberuntungan terus bersama kami. Seorang pria datang kepada kami dan memperkenalkan diri sebagai tetua dari desa tersebut dan korban dari PT. BAT. Beliau bersedia di wawancarai dan mengatakan bahwa seseorang telah menipu masyarakat hingga menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Pada awalnya disampaikan bahwa tanah mereka akan dikembangkan menjadi perkebunan karet masyarakat. Namun akhirnya perkebunan kelapa sawit lah yang datang.
Sekarang bukti yang kami miliki pun semakin lengkap.

Lelah-kami langsung kembali dan tiba sekitar tengah malam untuk mempersiapkan video-video bukti terbaru dari penghancuran hutan yang di lakukan Sinar Mas. Dan kami memastikan tidak boleh ada kebohongan lagi mengenai pengrusakan hutan. Pagi-pagi buta kami berupaya keras agar hasil penyelidikan kami bisa dikirimkan ke rekan kami yang berada di Singapura dan kepada kantor Greenpeace di seluruh dunia, agar semua orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan ini pada hutan Indonesia dan habitat orangutan.

Kami ingin Nestle menghentikan pembelian minyak kelapa sawit dari perusahaan penghancur hutan seperti Sinar Mas. Greenpeace  tidak anti perkebunan kelapa sawit. Tetapi kami tidak akan tinggal diam jika hutan di hancurkan untuk perluasaan perkebunan kelapa sawit.

Joko Arif
Juru Kampanye Hutan
Greenpeace Asia Tenggara

Kampanye Greenpeace untuk menghentikan beberapa oknum perusahaan besar kelapa sawit yang dalam operasinya melakukan perusakan hutan mendapat tanggapan luas dari berbagai kalangan. Debat publik seperti ini sangat positif demi tercapainya kemajuan industri sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Seperti di dalam pemberitaan sebuah media masa pada 20 April 2010 yang berjudul “Indonesia Galang Kampanye Putih Sawit” yang mengutip pernyataan dari sekretaris GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) bahwa Greenpeace menerima dana dari Uni Eropa.  Kami tegaskan bahwa ini adalah tuduhan yang tidak benar bahkan cenderung sembrono karena tidak disertai bukti.

Karena salah satu nilai dasar Greenpeace yang telah mendapat reputasi internasional adalah independensi. Greenpeace adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang punya kebijakan tidak menerima donasi dari pemerintah dan perusahaan. Tujuan dari kebijakaan kami ini  adalah menjaga independensi. Sumber pendanaan Greenpeace didapatkan dari lebih 3 juta orang (Supporter) di seluruh dunia yang melakukan donasi rutin setiap bulan dan di Indonesia sendiri sekitar 30 ribu orang telah menjadi bagian dari supporter Greenpeace.

Beberapa pihak menghembuskan berita yang tidak benar bahwa kampanye kelapa sawit kami adalah untuk merusak industri sawit di Indonesia karena Greenpeace ditunggangi oleh kepentingan industri Eropa. Padahal sudah sangat jelas bahwa Greenpeace tidak anti industri kelapa sawit. Bahkan mendukung industri kelapa sawit yang  sudah menjadi primadona ekonomi Indonesia dengan membuka lapangan kerja dan pemasukan bagi negara.

Berkaitan dengan kampanye kelapa sawit dan kaitannya dengan pembabatan hutan, tujuannya tidak lain untuk menghentikan oknum perusahaan besar melakukan perusakan hutan, yang telah sangat merugikan lingkungan Indonesia, mengancam keanekaragaman hayati dan masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan, yang kemudian berdampak buruk terhadap perubahan iklim Indonesia maupun dunia.

Greenpeace terus mendesak pemerintah dan dunia usaha untuk memajukan industri sawit dan meningkatkan taraf hidup petani kecil dengan cara melakukan intensifikasi demi meningkatnya produktivitas kebun sawit di lahan yang telah ada. Satu-satunya yang anti bagi Greenpeace adalah perusakan lingkungan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Pembukaan perkebunan dengan merusak hutan alam yang ada.

Kampanye Greenpeace dilakukan setelah melakukan berbagai riset dan penelitian di berbagai wilayah Indonesia. Saat meminta secara keras perusahaan tersebut untuk menghentikan perusakan hutan, Greenpeace juga menyertakan bukti-bukti perusakan hutan yang masih mereka lakukan, bahkan lengkap dengan foto lokasi dan posisi GPS.

Seharusnya demi kemajuan industri sawit Indonesia di dunia internasional, pemerintah (Departemen Pertanian) dan dunia usaha harus menyelidiki dan menindaklanjuti laporan bukti-bukti kami dan menghentikan perusakan yang terjadi. Langkah ini jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan dan perekonomian Indonesia dibanding melancarkan kampanye hitam terhadap LSM lingkungan terutama Greenpeace, sambil terus membiarkan perusakan lingkungan terus terjadi.

Selama ini belum ada pernyataan dari Departemen Pertanian apakah bukti yang disodorkan Greenpeace itu benar maupun salah, setelah melakukan penyelidikan mengenai hal ini. Kami melihat sikap ini tidak menghormati pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa pekan lalu yang menyatakan menghargai upaya LSM lingkungan termasuk Greenpeace, dan meminta pemerintah bekerja sama dengan LSM lingkungan demi menyelamatkan lingkungan Indonesia.

Kami juga melihat selama ini pemerintah dan industri sangat berfokus pada ekspansi (perluasan) perkebunan kelapa sawit dan mengabaikan peningkatan produktivitas termasuk petani sawit. Kami melihat justru jika pemerintah dan industri mulai menaruh perhatian kepada peningkatan produktivitas, tidak hanya meningkatkan daya saing produk CPO Indonesia di pasar internasional, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Bustar Maitar
Juru Kampanye Hutan
Greenpeace Asia Tenggara

Tulisan ini juga dimuat di Harian Media Indonesia Jumat, 23 April 2010 halaman 29.

Minggu dini hari api itu menghancurkan sebagian dari kamp pembela iklim kami. Kobaran api terlihat oleh warga sekitar yang berada di seberang sungai Kampar sekitar pukul 5 pagi.

Untungnya tidak ada korban. Pak Syamsudin yang biasanya tinggal di kamp sedang berada di desa. Karena ada saudara yang sedang sakit. Bangunan utama dan ruang musholla dari kamp hancur. Beberapa barang pribadi mereka hangus.

Kamp pelindung iklim didirikan pada oktober 2009 dengan bantuan masyarakat sekitar. Kamp didirikan untuk meningkatkan perhatian pemerintah dan masyarakat dunia tentang kerusakan hutan di semenanjung kampar yang berpengaruh pada perubahan iklim dunia. Keanekaragaman hayati yang kaya, Kandungan karbon yang besar terdapat di lahan gambut saat ini sangat kritis dan membutuhkan perlindungan.

inilah kamp sebelum terbakar :

Kami telah melaporkan ke kepolisian dan mereka telah melakukan penyelidikan awal dengan hasil mereka menemukan indikasi bahwa kamp kami sengaja di bakar(seperti yang di laporkan di Jakarta post). Kamp adalah simbol dari komitmen kami untuk bersama masyarakat melanjutkan kampanye pelindungan semenanjung Kampar dan menghentikan perusakan hutan dan lahan gambut. Dan komitmen itu tetap ada hingga detik ini.

Semenanjung Kampar adalah salah satu lahan gambut terbesar di dunia dan berada di bawah ancaman kehancuran dari perusahaan kertas seperti APP (Asia Pulp dan Kertas) anak perusahaan pemasok kelapa sawit Sinar Mas.

Sinar Mas telah menghancurkan hutan dan lahan gambut di Indonesia untuk perusahaan pulp dan kertas dan merubahnya menjadi perkebunan. Anda bisa membantu kami untuk melawan penghancur hutan seperti Sinar Mas dan bersama kami melindungi hutan Indonesia yang tersisa dengan mendukung kampanye kami yang bertanya kepada Nestle (produsen kitkat) untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dari Sinar Mas – yang mereka ambil dari hutan yang dihancurkan.

Gambar setelah api itu menghancurkan kamp kami :

Api itu tidak akan memusnahkan semangat kami yang tetap membara untuk semenanjunga kampar!

- Arie-

“Ini pertama kali saya ke DPRD Riau” ujar Amiruddin yang menapaki tangga DPRD Riau bersama puluhan warga dari 32 desa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)

Amiruddin, mantan kepala Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan, Riau ini, terlihat begitu bersemangat, meski gurat wajah tuanya tidak bisa ditutupi. Siang itu ia menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang hidup di sekitar kawasan hutan rawa gambut di Riau.

“Sejak 2004, sebanyak 4.100 hektar ladang dan hutan kami diambil perusahaan RAPP. Sekarang sudah jadi HTI. Kita sudah mengadu ke pemerintah setempat, tidak ditanggapi. Oleh karena itu kami sekarang berkumpul,” ujar bapak dari 5 anak ini.

Amiruddin sendiri sudah berjuang bersama masyarakat Kuala Panduk sejak lahan dan hutan mereka direnggut secara paksa oleh PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper). Meski sudah mengadu ke sejumlah pihak mulai dari pihak kecamatan maupun kabupaten, tak ada satu pun yang ditanggapi. Namun sejak aksi yang dilakukan Greenpeace di Semenanjung Kampar, yang berjarak hanya setengah jam dari desa mereka, akhirnya tuntutan warganya ditanggapi dengan adanya pertemuan di kantor Bupati Pelalawan senin pekan lalu.

“Dalam pertemuan itu hadir Direktur PT RAPP, Thomas Handoko. Namun dia tidak mengakui bahwa lahan itu lahan masyarakat. Sama juga tidak ada hasilnya,” kata Amiruddin.

Pabrik Pulp dan kertas RAPP yang melumat habis kayu dari hutan alam Riau

Karena itu, ia berharap dengan JMGR bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yakni menyadarkan RAPP bahwa mereka tidak berhak mendapat sertifikasi pengelolaan karena masyarakat masih belum menerima keberadaan perusahaan.
Zamzami
Media campaigner – Riau
Greenpeace Asia Tenggara – Indonesia

Sekitar 50 orang masyarakat dari 32 desa mendatangi kantor DPRD Riau, di Pekanbaru, Rabu (31/3) siang. Masyarakat dari desa yang berada di kawasan hutan rawa gambut di Riau itu mendeklarasikan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) di depan tiga anggota DPRD Riau yang menyambut mereka, Taufan Andoso Yakin, wakil ketua DPRD Riau, Jefry Noer dan Syafruddin Sa’an. JMGR merupakan organisasi masyarakat desa yang berdekatan dengan kawasan gambut di Riau yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indriagiri Hilir, Pelalawan, dan Kabupaten Siak.

Isnandi Esman salah satu deklarator JMGR menyatakan “Kami ingin masyarakat yang ada di kawasan gambut diajak bermusyawarah dalam kebijakan pengelolaan hutan gambut. Sebab desa-desa kamilah yang paling rentan terhadap dampak pemanasan global dan penghancuran hutan.”

Dalam deklarasi itu, mereka juga menegaskan bahwa kondisi hutan gambut di Riau sudah parah dan dampak dari kerusakan itu telah dirasakan masyarakat seperti berkurangnya mata pencaharian ikan di sungai-sungai di rawa gambut.

Menurut Sekretaris Umum JMGR, Johny Setiawan Mundung, visi dari organisasi tersebut adalah menata-kelola ekosistem hutan rawa gambut Riau yang lestari, berkeadilan dan mensejahterakan rakyat, yang menjamin keselamatan ruang hidup masyarakat, kelangsungan pelayanan alam dan peningkatan produktivitas rakyat.

“Ini adalah wadah masyarakat untuk saling bertukar informasi, komunikasi di berbagai bidang. Selain juga mengembangkan unit-unit usaha produktif yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya gambut,” ujar Mundung.

Sebelum deklarasi tersebut, sebanyak 105 orang masyarakat dan 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengadakan kongres masyarakat gambut Riau di Hotel Resty Menara selama dua hari, 27-28 Maret 2010.

Dalam kongres tersebut dirumuskan tujuan dan manfaat organisasi jaringan masyarakat gambut. Selain itu juga, masyarakat diberikan penguatan oleh para pendamping mereka mengenai hak-hak masyarakat terhadap hutan di kawasan desa mereka.

“Penguatan dan berbagi pengalaman itu dilakukan oleh Kepala dinas kehutanan Riau, Zulkifli Hasan, LSM dari Jakarta HuMa yang mempertegas hak-hak masyarakat berdasarkan aturan internasional. Penguatan itu dilakukan dalam acara Lokakarya yang berlangsung pada hari pertama,” kata Mundung.

Sementara itu dalam rekomendasi yang dihasilkan kongres disebutkan bahwa JMGR menolak dengan tegas keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan di lahan gambut dan juga menolak penambahan arealnya di Riau.

Rekomendasi lainnya juga JMGR mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pembakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perusahaan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik sengaja ataupun tidak sengaja di konsesi wilayah perusahaan dan di lahan masyarakat.

“JMGR mendesak pemerintah pusat untuk mencabut izin perusahaan HTI di lahan gambut Riau,” tegas Mundung.

Zamzami
Media campaigner – Riau
Greenpeace Asia Tenggara – Indonesia